Pemerintah Menjelaskan Alasan Pembahasan Revisi RUU Polri di Komisi III DPR RI Berlangsung Singkat
Jakarta, CNN Indonesia — Pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Polri di Komisi III DPR RI dilaporkan berjalan dengan cepat. Panitia Kerja (Panja) RUU Polri menggelar rapat untuk membahas DIM RUU Polri pada Senin (8/6) dan revisi UU Polri disahkan menjadi UU pada rapat paripurna pada Selasa (9/6).
Proses Pembahasan yang Singkat dan Substansi yang Disentuh
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa pembahasan revisi tersebut hanya menyentuh sejumlah substansi tertentu. Edward menjelaskan, “RUU Polri ini sebetulnya mengapa pembahasannya tidak begitu lama, hanya ada 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan. Materi pembahasan itu ada 7.”
Beberapa substansi yang dibahas antara lain terkait tugas Polri, afirmasi terhadap penyandang disabilitas yang bisa direkrut sebagai anggota Polri berdasarkan keahlian khusus, jaminan sosial, dan batas usia pensiun. Revisi UU menetapkan usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama menjadi 59 tahun, sedangkan untuk Perwira baik Perwira Pertama, Perwira Menengah, maupun Perwira Tinggi 60 tahun.
Pengaturan penugasan Polri di luar struktur juga menjadi salah satu fokus revisi tersebut. Hal ini disesuaikan dengan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Edward menjelaskan lebih lanjut, “Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa apa, sekali lagi, dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Jadi di dalam penjelasan pasal pun kita memberikan contoh yang existing yang ada sekarang ini.”
Demikianlah pembahasan revisi RUU Polri yang berlangsung singkat dan mencakup sejumlah substansi penting terkait kepolisian di Indonesia.
