Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, mengunjungi sejumlah program perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (9/4). Salah satu lokasi yang diperiksa adalah kawasan rumah subsidi di Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka, Kabupaten Minahasa. Selama kunjungan, Tito berdialog langsung dengan pengembang dan penduduk guna mendengarkan aspirasi terkait pelaksanaan program perumahan rakyat. Fokus utama pembahasan adalah layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mendagri menegaskan pentingnya melakukan optimalisasi layanan tersebut melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat mempercepat izin pembangunan, termasuk PBG dan BPHTB. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR. Kebijakan tersebut tak hanya membantu masyarakat kecil mendapatkan tempat tinggal layak, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasca peninjauan program di Sulut, Mendagri beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Mereka meninjau calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan menyaksikan simulasi tender rakyat. Mendagri memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program perumahan rakyat yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat kecil. Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar bantuan kepada masyarakat tidak mampu, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Segala upaya yang dilakukan diharapkan dapat membawa berkah dan balasan yang baik.
