Pada rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Anggota DPR Juliyatmono mengusulkan revisi terkait sekolah kedinasan. Juliyatmono menyarankan agar sekolah kedinasan tidak lagi disubsidi penuh oleh negara dan mahasiswa harus membiayai sendiri biaya pendidikan mereka. Ia berpendapat bahwa sistem pendidikan kedinasan yang sekarang cenderung menciptakan ketidaksetaraan dan eksklusivitas di masyarakat. Menurutnya, mahasiswa sekolah kedinasan seharusnya diberikan kesempatan yang setara dengan mahasiswa perguruan tinggi pada umumnya, tanpa keistimewaan khusus dalam proses rekrutmen CPNS. Juliyatmono juga menyoroti biaya pendidikan yang mahal namun memberikan keuntungan langsung menjadi CPNS setelah lulus, tanpa harus bersaing dalam seleksi terbuka seperti mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Dia mengusulkan agar sistem pendidikan kedinasan dievaluasi dan direvisi agar lebih inklusif dan merata bagi seluruh warga negara.
