Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengambil alih areal tambang emas seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penertiban yang berlangsung pada Kamis (22/10) itu menyasar wilayah pertambangan milik PT Kristalin Eka Lestari.
Setelah penertiban, kawasan tersebut resmi ditutup dan berada sepenuhnya di bawah penguasaan negara melalui Satgas PKH. Langkah itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025.
Dipimpin Menhan dan dihadiri pejabat tinggi negara
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia hadir bersama Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, serta Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra dan sejumlah pejabat lainnya.
Selain penutupan kawasan, izin usaha pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari juga telah dicabut. Pencabutan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.
Dalam keterangan tertulis pada Jumat (23/10), Sjafrie menyatakan penertiban pertambangan ilegal oleh Satgas PKH akan terus dilakukan. Ia mengakui pelaksanaan tugas tersebut menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan.
“Kami tetap berkomitmen dalam pelaksanaan tugas PKH. Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 Insyaallah semuanya akan kita selesaikan,” kata Sjafrie.
Areal tambang akan diserahkan kepada BUMN
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan kawasan tambang yang telah dikuasai negara selanjutnya akan dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN). Pengelolaan tersebut akan diserahkan kepada PT Antam.
Menurut Burhanuddin, PT Antam diharapkan menjalankan peran lebih luas, bukan hanya sebagai penanam modal. Perusahaan itu juga diharapkan menjadi operator sehingga kegiatan pertambangan di kawasan tersebut benar-benar dikelola oleh negara.
“Pertambangan ini akan kita serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam. Kita mengharapkan PT Antam nantinya tidak hanya sebagai investor, tetapi menjadi operator sekaligus investor agar betul-betul dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Burhanuddin.




