Perhatian masyarakat akhir-akhir ini banyak tertuju pada seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri. Berbagai agenda mulai dari rapat bilateral, keterlibatan dalam forum global, hingga temu para pemimpin dunia menjadi sorotan pemberitaan.
Tak pelak, polemik pun muncul. Banyak suara skeptis muncul di media sosial, mempertanyakan frekuensi keberangkatan presiden ke luar negeri. Sebagian publik bertanya-tanya, “Untuk apa sering ke luar negeri?” atau bahkan “Apakah sudah ada hasil nyatanya untuk rakyat?”
Keraguan publik ini tidak sepenuhnya salah. Diplomasi, berbeda dengan pembangunan fisik seperti infrastruktur, memang sering dianggap ‘tak kasat mata’, karena dampaknya tidak selalu langsung hadir dalam keseharian masyarakat.
Namun, penting untuk dipahami bahwa dalam kondisi internasional yang serba tidak menentu seperti sekarang, upaya diplomatik justru menjadi kunci vital agar Indonesia tetap kokoh di tengah tekanan global.
Dalam satu setengah tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah melaksanakan serangkaian kunjungan ke banyak negara. Strategi ini menegaskan upaya Indonesia untuk tampil lebih proaktif di tingkat dunia, menghadapi tekanan geopolitik yang makin kompleks.
Beberapa waktu lalu, tema inipun mengemuka dalam diskusi IR Youth Talks oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Moderator diskusi, Anggy Pasaribu, memaparkan adanya jarak pemahaman antara aktivitas diplomasi pemerintah dan pengetahuan publik tentang maknanya. Masyarakat merasa Indonesia jadi lebih vokal di luar negeri, tapi minim informasi mengenai urgensi di balik langkah tersebut.
“Konteks dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Perebutan kepentingan antara negara besar makin transparan, rivalitas Amerika dan China mengental, konflik Rusia-Ukraina terus berlangsung, dan ketegangan Timur Tengah ikut mengganggu ekonomi global,” tuturnya.
Menurutnya, berbagai krisis dunia ini sesungguhnya berpengaruh langsung kepada masyarakat Indonesia. Mulai dari harga energi, distribusi pangan, masalah ekonomi, hingga lapangan kerja turut dipengaruhi gejolak global.
Tetap aktif dan adaptif
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso, perwakilan Lemhannas, menjelaskan bahwa kondisi geopolitik sekarang menjadi semakin terpecah—risikonya langsung terasa ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Karenanya, keterlibatan aktif dalam hubungan internasional menjadi keharusan agar Indonesia tidak tersingkir dalam pertarungan kepentingan global.
Pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia tetap mengedepankan prinsip bebas aktif. Namun, pola kebijakan Indonesia kian fleksibel dalam beradaptasi pada perubahan dinamika dunia.
Dalam perspektif ilmu hubungan internasional, strategi seperti ini dikenal dengan istilah hedging, yaitu menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan, tanpa berpihak sepenuhnya pada satu blok.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UI, menambahkan kalau hedging di Indonesia kini bergerak pada model resilience-based hedging. Artinya, selain fleksibel secara eksternal, Indonesia juga menyiapkan ketahanan dalam negeri agar tetap kokoh menghadapi guncangan global.
Keterlibatan aktif Indonesia di organisasi internasional seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukan sekadar ajang unjuk muka, namun sarat agenda strategis.
“Ada upaya menjaga ruang gerak negara di tengah persaingan global agar Indonesia tetap leluasa mengambil keputusan,” jelas Broto. Namun, tantangannya, hal ini kerap tak tersampaikan secara komprehensif ke publik.
Seringkali publik hanya melihat potret kegiatan seremonial atau potongan berita kunjungan luar negeri tanpa penjelasan mendalam mengenai tujuan serta manfaat diplomasi nasional. Akibatnya, kerja berat diplomasi disalahpahami sekadar rutinitas protokoler.
Komunikasi: dari elite ke akar rumput
Anggy Pasaribu menyoroti masalah komunikasi. Pemerintah memang memiliki strategi, namun pesan tersebut belum tersalur ke seluruh lapisan masyarakat. Bahasa kebijakan luar negeri kerap terlalu rumit dan tidak mudah dipahami oleh orang awam.
Padahal dewasa ini, narasi publik sangat menentukan. Jika pemerintah abai menjelaskan substansi diplomasi, opini yang dangkal dan mudah viral bisa lebih didengar ketimbang penjelasan mendalam yang teknokratis.
Karena itu, komunikasi publik hendaknya melekat menjadi bagian fundamental diplomasi, bukan sekadar pelengkap aktivitas pemerintah. Diperlukan penjelasan yang gamblang, tidak hanya tentang apa yang dilakukan Indonesia di pentas dunia, tetapi juga alasan dan urgensi bagi masyarakat.
Pemerintah perlu menyiapkan juru bicara atau kanal informasi yang mampu membumikan manfaat hasil diplomasi ke kebutuhan konkret sehari-hari. Kesejahteraan ekonomi, keamanan nasional, dan investasi harus dijelaskan sebagai outcome nyata, yang berasal dari aktivitas luar negeri.
Demikian pula di ranah digital—kehadiran negara harus benar-benar substantif. Narasi pemerintahan yang hanya defensive atau terlalu mengandalkan influencer tidak cukup kuat untuk membangun pemahaman publik, bahkan bisa menimbulkan polarisasi.
Pada akhirnya, tantangan besar diplomasi Indonesia tak hanya berasal dari dunia luar. Tantangan internal terletak pada bagaimana mengedukasi masyarakat agar mengerti esensi dan kontribusi nyata peran aktif Indonesia dalam diplomasi global. Diplomasi efektif adalah diplomasi yang bukan saja diterima dunia, tapi juga dipahami oleh rakyat Indonesia sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
