Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik setelah mereda. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menyarankan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke publik untuk mengakhiri polemik. Namun, Jokowi menolak untuk memperlihatkan ijazah asli tersebut dalam waktu dekat, dan memilih jalur hukum sebagai arena pembuktian.
Keputusan ini memicu pro dan kontra, namun ada alasan kuat di balik langkahnya. Pertama, membawa kasus ini ke pengadilan memastikan pembuktian resmi dan sah. Kedua, ini dapat menghindari polemik tanpa akhir yang bisa semakin melebar di media sosial. Ketiga, langkah ini melindungi integritas dokumen pribadi seperti ijazah yang memiliki nilai legal dan administratif tinggi.
Perbedaan pandangan antara Jusuf Kalla dan Joko Widodo juga menjadi sorotan utama. JK menekankan pada transparansi cepat dengan menunjukkan ijazah ke publik, sementara Jokowi lebih memilih proses hukum untuk memastikan bukti diuji dan hasil yang lebih sah serta final. Pertanyaan besar muncul, apakah keterbukaan publik sudah cukup atau justru harus melalui jalur hukum. Sebelumnya, JK menilai cukup tunjukkan ijazah asli ke publik untuk meredam tuduhan yang terus bergulir. Ia berpendapat bahwa langkah tersebut bisa menyelesaikan persoalan ini yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Jusuf Kalla, polemik tentang keaslian ijazah Jokowi tidak perlu berlarut-larut, dan solusi paling efektif adalah dengan memperlihatkan dokumen asli tersebut.
