Situasi desa di Indonesia kerap dikaji dari sisi statistik dan administratif, namun seringkali masih menyimpan tantangan mendalam dalam hal ekonomi. Dua laporan terbaru pemerintah—Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari BPS dan KepMendes PDTT No. 343 Tahun 2025—memunculkan kesan berbeda. Satu sisi menyoroti kemajuan kapasitas desa serta penguatan infrastruktur, sedangkan laporan lainnya menekankan peningkatan jumlah desa berstatus maju dan mandiri. Namun, pada akhirnya kedua data tersebut memperlihatkan gambaran serupa: perkembangan desa secara administratif ternyata belum otomatis diikuti kemajuan di sektor ekonomi.
Perlu diakui, desa tetap menjadi fondasi penting dalam struktur Indonesia. Data BPS menunjukkan, dari lebih 84 ribu wilayah setingkat desa, terdapat sekitar 20 ribu desa mandiri dan lebih dari 23 ribu desa maju. Meski begitu, masih belasan ribu desa tergolong berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Dominasi desa dalam tatanan negara menunjukkan bahwa setengah lebih desa telah melangkah keluar dari tahapan pembangunan awal, didorong derasnya investasi pembangunan fisik serta dana desa selama satu dekade terakhir.
Kendati demikian, sektor ekonomi nyatanya tak semudah pembenahan administratif. Mayoritas desa masih bertumpu pada sektor pertanian yang rentan dan kerap menghasilkan komoditas mentah dengan nilai tambah rendah. Lebih dari 67 ribu desa memiliki penduduk yang bekerja di pertanian, sementara baru sekitar 25 ribu desa yang mengembangkan produk unggulan. Potensi tersebut kerap belum efektif terhubung dengan pasar skala luas, sehingga manfaat ekonominya masih terbatas.
Perbaikan infrastruktur dan akses pembiayaan memang mulai dirasakan. Lebih dari 63 ribu desa kini telah mengakses Kredit Usaha Rakyat dan jaringan telekomunikasi. Namun, pemerataan mutu layanan tetap menjadi masalah, khususnya di daerah terpencil. Ketimpangan antara desa dan kota begitu nyata; tingkat kemiskinan di desa mencapai 11 persen, hampir dua kali lipat di perkotaan. Tingkat kedalaman kemiskinan pun lebih tinggi di desa, menandakan rentannya kondisi sosial-ekonomi perdesaan. Kota di sisi lain mampu mendorong pertumbuhan nilai ekonomi yang lebih dinamis.
Pada titik ini, arus utama tantangan desa bergerak dari sekadar pembangunan fisik menuju penguatan ekonomi yang terintegrasi dan produktif. Lemahnya efisiensi ekonomi desa menuntut inovasi kebijakan yang sanggup menjangkau akar masalah.
Di tengah fragmentasi ekonomi tersebut, koperasi dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang. Studi World Bank pada 2006 menyatakan, koperasi punya potensi besar mendorong pertumbuhan sektor riil di komunitas lokal, terutama dengan kemampuan memperluas akses pembiayaan dan memajukan solidaritas ekonomi. Kehadiran koperasi juga memperkuat posisi tawar petani, membuka akses pasar serta teknologi, dan memperbaiki tata kelola partisipatif di tingkat lokal.
Dalam perspektif ini, program Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai upaya mempertemukan pelaku UMKM desa untuk bersinergi dalam satu wadah. Model koperasi dapat menyatukan berbagai pelaku usaha agar produk desa mampu masuk ke pasar yang lebih luas. Namun, desain kebijakan tetap harus cermat. Celios lewat laporannya menyoroti bahwa pendekatan yang mengabaikan aspirasi dan kebutuhan spesifik desa berisiko menciptakan kendala baru. Rendahnya kapasitas ekonomi hingga kelembagaan desa menuntut program bersifat adaptif dan berbasis pemberdayaan.
Pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih, mengingat urgensi penyelarasan kemajuan administratif dengan peningkatan ekonomi desa. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menekankan perlunya langkah cepat, mulai dari perekrutan hingga pelatihan SDM untuk koperasi, agar target operasional mulai Agustus 2026 terwujud.
Peran strategis TNI tak bisa dikesampingkan. Berbekal jaringan teritorial hingga tingkat desa serta pengalaman mengawal pembangunan daerah, TNI siap membantu percepatan implementasi. Keterlibatan TNI bukan sekadar soal kecepatan waktu, namun juga efisiensi biaya, sebagaimana dijelaskan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam podcast Kompas TV.
Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar percepatan program berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan baru. Intruksi Presiden terkait Koperasi Merah Putih memberi landasan penting bagi sinergi antar instansi. Jika dikelola secara partisipatif, berorientasi pada kebutuhan warga, dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi desa, koperasi bukan hanya instrumen administratif—tetapi bisa mengurangi kesenjangan desa-kota yang selama ini menjadi tantangan struktural bangsa.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
