Di tengah upaya pemerintah mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, lahirlah inisiatif memperkuat koperasi di tingkat pedesaan yang dikenal sebagai Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih (KDKMP). Langkah ini diumumkan saat Hari Koperasi 2025, didasari tujuan mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis lokal melalui pembentukan koperasi di seluruh penjuru desa Indonesia.
Pemerintah menargetkan berdirinya lebih dari 80 ribu koperasi baru yang tersebar di desa-desa seluruh Indonesia, mendekati jumlah total desa yang tercatat oleh BPS pada 2025, yakni 84.139 desa. Sebanyak 12.942 desa di antaranya berada di kawasan pesisir, sisanya berlokasi di wilayah bukan pesisir. Upaya pembangunan koperasi ini diharapkan mampu menjadi sarana penguatan fondasi ekonomi masyarakat desa agar tidak sekadar bergantung pada lumbung-lumbung ekonomi di perkotaan.
Dalam sejarahnya, koperasi telah menjadi bagian dari perjalanan perekonomian Nusantara, jauh sebelum kemerdekaan. Raden Aria Wiraatmaja adalah tokoh di balik lahirnya koperasi pertama di Indonesia pada tahun 1886 yang merintis model koperasi simpan pinjam untuk membantu masyarakat dari jeratan utang rentenir. Walaupun keberadaan hukum koperasi ditegaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 1965 dan kemudian dalam UU Nomor 12 Tahun 1967, praktik-praktik koperasi telah mengakar dan membudaya di tengah masyarakat Indonesia sejak puluhan tahun lampau.
Dari data Kementerian Koperasi tahun 2025, diketahui koperasi simpan pinjam mencapai angka 18.765 unit pada 2023, sekitar 14 persen dari seluruh koperasi di Indonesia yang jumlahnya 130.119 unit. Jenis koperasi konsumen mendominasi dengan hampir 70 ribu unit di seluruh tanah air. Ini membuktikan bahwa peran koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat masih sangat vital.
Koperasi diatur secara formal sebagai badan ekonomi rakyat yang berbasis sosial, di mana keanggotaan terbuka untuk individu maupun badan hukum. Prinsip kerja sama, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, dan semangat menyejahterakan anggota menjadi pijakan utama yang membedakan koperasi dengan lembaga ekonomi lain. Di berbagai negara, seperti dipaparkan oleh Mayyasari Timur Gondokusumo dari Universitas Pertahanan, keberhasilan koperasi terletak pada komitmen menjadikan kesejahteraan anggota sebagai orientasi utama pengelolaan.
Akan tetapi, laju perkembangan koperasi Indonesia masih dinilai tertinggal dibanding negara-negara seperti Amerika Serikat, Swedia, India, dan Korea Selatan. Studi yang dilakukan oleh para ahli tahun 2025 menyarankan perlunya perombakan regulasi di beberapa bidang, mulai dari peneguhan identitas koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi, penguatan tata kelola untuk transparansi dan akuntabilitas, penyesuaian regulasi keuangan, hingga pembentukan sanksi administratif dan pidana yang lebih jelas.
Selain tantangan regulasi, program Koperasi Merah Putih juga diwarnai keraguan akan pelaksanaannya. Berdasar riset CELIOS tahun 2025 yang melibatkan lebih dari seratus pejabat desa, ditemukan potensi penyimpangan serta risiko merosotnya inisiatif ekonomi masyarakat akibat skala implementasi program yang begitu luas dan cepat. Hasil survei itu memperkaya diskusi seputar efektifitas program koperasi desa nasional ini.
Sebaliknya, data lain menunjukkan adanya optimisme masyarakat desa terhadap kehadiran koperasi Merah Putih. Survei yang dilakukan Litbang Kompas dengan 512 responden pada tahun 2025 memperlihatkan lebih dari 60 persen yakin terhadap manfaat koperasi, bahkan sebagian kecil sangat percaya koperasi akan mendongkrak kesejahteraan anggota. Optimisme ini menjadi modal sosial yang penting untuk menjalankan program.
Beranjak ke sisi pelaksanaan, pemerintah menyadari masih banyak pekerjaan rumah. Meski target koperasi baru yang didirikan adalah sekitar 80 ribu, pada awal 2026 baru sekitar 26 ribu unit yang mulai dibangun. Guna mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah melibatkan TNI dalam proses pembentukan koperasi desa. Langkah ini dipilih agar jangkauan pembangunan koperasi semakin luas, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dengan struktur organisasi biasa.
Keterlibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, kehadiran TNI yang memiliki jaringan hingga pelosok desa bisa mendukung percepatan pembangunan koperasi. Namun di sisi lain, ada yang mempertanyakan apakah pelibatan TNI dalam program ekonomi ini sesuai dengan tugas dan fungsi militer berdasarkan regulasi terbaru.
Menurut keterangan resmi, pelibatan TNI dalam KDKMP berada di bawah arahan Presiden, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan lintas lembaga negara. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan pelaksana program disusun agar pengendalian dan manfaat koperasi tetap optimal untuk masyarakat desa. Kerja sama ini juga telah disusun dalam MoU antara pemerintah dan Agrinas sebagai pelaksana di lapangan.
Elemen-elemen pengawasan, baik dari otoritas negara maupun masyarakat sipil, terus didorong sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menangkal potensi penyimpangan. Berbagai masukan dan kritik tentang pelaksanaan Koperasi Merah Putih dianggap sebagai proses alami dalam pengelolaan program yang menyasar jutaan warga desa.
Upaya pemerintah, termasuk di dalamnya keterlibatan institusi militer, sesungguhnya diarahkan untuk memastikan agar tujuan pembentukan koperasi desa ini dapat berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Dengan optimalisasi sistem pengawasan serta kolaborasi lintas sektor, harapan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui koperasi Merah Putih makin terbuka lebar di masa mendatang.
Sumber: Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI Jadi Sorotan, Mampukah Dongkrak Ekonomi Desa?
Sumber: Mengupas Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI, Jalan Panjang Mendorong Ekonomi Desa
