Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, membeberkan adanya upaya tekanan psikologis yang dilakukan pemerintah terhadap para aktivis dan pengkritik yang vokal. Menurutnya, pemerintah menggunakan data intelijen untuk menekan pihak-pihak yang dianggap mengganggu stabilitas politik, membuat mereka terpaksa mengundurkan diri atau terlibat dalam masalah hukum. Contohnya adalah kasus Rismon, seorang pakar digital forensik yang sering mengkritik kekuasaan dan akhirnya mundur setelah terlibat kasus pemalsuan ijazah. Selain itu, Heru juga menyebutkan kritik yang dilayangkan oleh Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terhadap kebijakan pemerintah, yang berujung pada perubahan besar oleh pihak terkait. Kritik tersebut tidak hanya terfokus pada isu MBG, tapi juga merambah ke persoalan lain yang dianggap merugikan masyarakat. Heru menekankan bahwa para aktivis rentan terhadap tekanan melalui data intelijen yang mengungkap kelemahan atau masalah pribadi yang bisa digunakan terkait dengan hukum. Menyikapi kondisi ini, diperlukan pemahaman yang mendalam akan dampak dari tekanan psikologis ini terhadap kebebasan berekspresi dan keberanian para aktivis dalam menyuarakan pendapatnya secara bebas di ruang publik.
