Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin, memberikan tanggapan terhadap laporan yang diajukan oleh Rakyat Pangandaran Bergerak terkait anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus MBA. Menurut Asep, masalah tersebut sudah diatur dalam tata tertib, tata cara, dan kode etik DPRD, maka ia mendorong Badan Kehormatan (BK) untuk segera menggelar rapat guna membahas aduan tersebut. Asep juga mendukung proses pengusutan kasus MBA oleh pihak kepolisian dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan edukasi tentang keuangan serta program pemulihan ekonomi. Kasus serupa yang terjadi di Pangandaran dan daerah lain juga menjadi perhatian Asep. Dalam hal penyelesaian kepada masyarakat yang ingin mengembalikan uang mereka, Asep berharap ada kepastian dari Satgas PASTI. Mengenai keterlibatan anggota dewan dalam kasus ini, Asep meminta BK untuk menjalankan proses penyisiran guna menentukan apakah anggota tersebut bersifat pasif atau aktif dalam mengajak orang lain bergabung. Meskipun sanksi terhadap anggota dewan yang terbukti melanggar belum dapat diprediksi, Asep juga mengundang fraksi untuk mengambil langkah internal terkait masalah ini, karena menurutnya hal ini merupakan ranah politis.
