Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung tengah menghadapi berbagai masukan dan dinamika kebijakan terbaru dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025-2045. Salah satu sumber masukan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memberikan kontribusi berharga. Dalam waktu dekat, diinformasikan bahwa pemerintah pusat berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait grand design kependudukan. Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, optimis bahwa pembahasan Raperda ini akan selesai pada akhir Maret. Rencananya, Perpres terkait grand design kependudukan dijadwalkan terbit pada bulan Juni atau Juli. Penyesuaian dan penyederhanaan poin-poin dalam draf Raperda dilakukan untuk memastikan kelancaran implementasi tanpa tumpang tindih dengan regulasi pusat.
Salah satu perhatian khusus adalah tren penurunan angka kelahiran di Kota Bandung yang menjadi fokus pekerjaan rumah Pansus 11. Sherly Theresia menyoroti pentingnya mengatasi fenomena ini karena berpotensi mempengaruhi struktur demografi kota dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti angka pernikahan yang tinggi namun keinginan memiliki anak yang menurun perlu mendapat perhatian serius. Edukasi tentang kehidupan berkeluarga, pentingnya memiliki anak, serta dampak perubahan gaya hidup dan pengaruh budaya luar dapat membantu mengatasi tantangan ini.
Pemerintah diingatkan untuk mempersiapkan regulasi yang komprehensif dalam sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan kependudukan. Sherly juga menekankan pentingnya data kependudukan yang valid mengingat Kota Bandung merupakan destinasi wisata dan tujuan migrasi. Masalah validitas data kependudukan, terutama data kelahiran dan kematian, perlu diatasi dengan baik agar basis data yang digunakan merupakan representasi yang akurat. Dengan demikian, pembangunan kependudukan di Kota Bandung dapat berjalan sesuai harapan dan mendukung pertumbuhan kota yang berkelanjutan.
