Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merilis pernyataan terkait keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) terkait Gaza, Palestina yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump. Pernyataan tersebut tertuang dalam surat tausiah MUI tentang Kebijakan Indonesia Bergabung dengan BoP yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya H Amirsyah Tambunan pada 3 Februari lalu. Surat tausiah tersebut membahas pentingnya Indonesia dalam BoP untuk mendukung kedaulatan Palestina, sesuai dengan prinsip kemerdekaan hak segala bangsa yang termaktub dalam Mukadimah UUD NRI 1945.
Dalam surat tersebut, MUI mengeluarkan enam pernyataan terkait keanggotaan Indonesia di BoP. MUI meminta Board of Peace untuk mendesak Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka, memastikan partisipasi Indonesia dalam BoP untuk menghentikan penjajahan dan kejahatan perang di Palestina, serta menyokong prinsip solusi dua negara sebagai tujuan utama. Selain itu, MUI juga menegaskan bahwa kontribusi bantuan Indonesia harus dilakukan tanpa agenda politik tertentu yang bertentangan dengan perjuangan pro-Palestina. Perwakilan Palestina juga diinginkan untuk terlibat dalam BoP.
Pada tanggal 3 Februari, Prabowo mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam, termasuk MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, untuk membahas keanggotaan Indonesia di BoP. Menlu Sugiono turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP bertujuan untuk mencapai perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini sebagai komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dengan demikian, Indonesia berusaha untuk mencapai situasi damai di wilayah tersebut, termasuk Gaza, serta memastikan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
