Pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang dibebankan pada APBN ditolak oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, langkah Menteri Keuangan tersebut merupakan keputusan yang tepat. Masalah proyek infrastruktur KCJB sudah muncul sejak awal, seperti ketidakmasukan proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan tidak dapat dibayar.
Menurut informasi yang beredar, PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI dan pemegang saham terbesar di PT KCIC mengalami kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada tahun 2024. Kerugian terus berlanjut pada tahun 2025, di mana pada semester pertama tahun tersebut mencapai Rp 1,625 triliun. Data BPS menunjukkan bahwa Kereta Cepat hanya ramai saat-saat liburan saja, namun biaya investasinya sangat tinggi dan operasionalnya juga besar.
Anis Byarwati juga mengingatkan bahwa kondisi ini menjadi pelajaran berharga terutama bagi pemerintahan saat ini. Setiap kebijakan yang melibatkan kepentingan publik harus dipertimbangkan secara mendalam, termasuk manfaat dan mudaratnya. Perusahaan BUMN yang sehat sebelumnya sekarang harus membayar utang sebesar Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat, yang merupakan penugasan dari presiden terdahulu. Para pembantunya sebelumnya bahkan sudah memberikan peringatan terhadap hal ini.
