Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Keputusan ini dibuat ketika KPU mencatat bahwa sejumlah dokumen syarat pendaftaran capres cawapres merupakan informasi yang dikecualikan untuk diakses secara luas oleh publik tanpa izin resmi. Kritik pun muncul dari berbagai pihak terkait hal ini, termasuk dari pemerhati pemilu dan anggota DPR. Namun, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pihak tertentu dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dengan pembatalan keputusan ini, diharapkan situasi dapat kembali kondusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang berlaku.
