Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Saya telah berbicara sebelumnya dengan Sekretaris Negara, namun saya belum mengetahui secara pasti siapa di pemerintah yang akan menerima mereka. Beberapa isu yang dibawakan oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan hari ini, kami menjamin kepada mereka bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif – meliputi tunjangan dan transparansi institusi – sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan jangan diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Kami menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terhubung dengan beberapa undang-undang lain dan harus menghindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun kami telah meminta kepemimpinan Komisi III untuk menghormati batas waktu, karena konsultasi telah luas dan panjang. Kami berharap RUU KUHAP akan diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga kita dapat langsung melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset.
Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan tekad bersama dari seluruh anggota untuk belajar dari peristiwa masa lalu dan menjadikannya dasar evaluasi bersama ke depan.
