Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB) merencanakan untuk mengusulkan pemakzulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada DPRD Jawa Barat sebagai bentuk protes terhadap larangan studi tur yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA. Perwakilan SP3JB, Herdi Sudarjda, menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti yang kuat bahwa kebijakan larangan studi tur tersebut berdampak negatif pada usaha mereka. Menurut Herdi, surat edaran tersebut melanggar hukum pemerintahan daerah dan SP3JB juga berencana untuk membawa masalah ini ke DPR RI.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan ia tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Dedi. Mereka meminta SP3JB untuk menyampaikan data kerugian akibat larangan studi tur daripada langsung membicarakan pemakzulan. Ono juga merencanakan untuk menggelar audiensi bersama SP3JB dan DPRD untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menolak untuk berkomentar mengenai isu pemakzulan terhadap dirinya. Proses pemakzulan terhadap seorang kepala daerah memang tidak mudah dan memakan waktu serta prosedur yang panjang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah.
