Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mempersiapkan strategi pengembangan kompetensi guru Sekolah Rakyat yang terintegrasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hal ini bertujuan untuk memperjelas jalur karier para guru di Sekolah Rakyat, sehingga mereka dapat dengan jelas menentukan jalan yang ingin ditempuh, baik menjadi PNS maupun P3K. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini, strategi ini dirancang untuk memungkinkan para guru meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kesempatan yang tersedia.
Rini menggarisbawahi kepentingan kompetensi guru dalam menghadapi tuntutan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang terus berkembang. Hingga saat ini, Sekolah Rakyat sudah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia, dengan rencana penambahan menjadi 165 titik pada September 2025. Pembukaan Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat mendukung pendidikan untuk 15.895 siswa dengan bantuan dari 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.
Ada dua cara yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut, yaitu redistribusi ASN yang sudah ada dan pemenuhan dari peserta seleksi P3K tahun anggaran 2024. Proses seleksi guru akan dilakukan dengan ketat untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Rini juga menyoroti peran Sekolah Rakyat sebagai harapan baru bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah atau hidup dalam kemiskinan, di mana pendidikan diharapkan menjadi jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Dalam persiapannya, Kemenpan-RB fokus pada dua hal utama, yaitu perbaikan kompetensi guru dan pendirian lembaga-lembaga yang mendukung Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat diarahkan langsung di bawah Kementerian Sosial, dengan semua rekruitmen dan pengelolaan berada di bawah yurisdiksi Kementerian Sosial. Dengan demikian, upaya ini diharapkan membawa perubahan positif dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.