Kabar terbaru tentang dugaan korupsi kuota haji yang sedang diungkap oleh KPK telah menjadi sorotan masyarakat. Seorang pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyoroti bahwa kasus ini memberikan gambaran tentang perilaku para pejabat yang sering kali tidak puas dengan pendapatan yang mereka terima. Herwin menegaskan bahwa tingkah laku kerakusan beberapa oknum pejabat, termasuk mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, terbukti dalam berbagai kasus korupsi, mulai dari bansos, proyek infrastruktur, hingga perjalanan ke tanah suci.
Menurut Herwin, ketika ibadah dijadikan sebagai komoditas untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut menunjukkan keruntuhan moral di negara ini. Dalam kasus konkret dugaan korupsi kuota haji yang diungkap KPK, terdapat pengalihan sejumlah kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Hal ini mengakibatkan ribuan jemaah reguler yang seharusnya berangkat pada tahun tertentu harus tertunda dan mengalami ketidakpastian.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa seharusnya jemaah reguler mendapatkan kuota yang lebih besar dibandingkan dengan kuota haji khusus. Namun, pembagian kuota tidak sesuai dengan persentase yang seharusnya, mengakibatkan kesulitan bagi jemaah untuk beribadah. Dalam konteks ini, Herwin Sudikta menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam mengelola kuota haji demi menjaga moralitas dan kewajaran dalam pelayanan ibadah bagi umat.
