Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah menjamin nasib honorer yang dirumahkan akibat tidak lulus atau tidak memenuhi syarat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel sedang mengusulkan formasi PPPK paruh waktu untuk honorer yang terkena dampak ini. Plt Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mengidentifikasi honorer yang dirumahkan untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Selain itu, mereka juga sedang menghitung anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan ini. Erwin Sodding menegaskan bahwa honorer yang dirumahkan yang masuk dalam pendataan dan memenuhi syarat akan diakomodir menjadi PPPK paruh waktu. Ia menegaskan pentingnya memperhitungkan kebutuhan anggaran sebelum mengambil keputusan tersebut. Dengan cara ini, Pemprov Sulsel mencoba memberikan solusi bagi honorer yang dirumahkan agar tetap dapat bekerja secara paruh waktu sebagai PPPK.
