Jakarta – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memberikan tanggapannya tentang hubungan antara Kejaksaan Agung dan Polri setelah kerja sama Kejaksaan Agung dengan TNI untuk mengawal Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Febrie menegaskan bahwa pengawalan oleh TNI tidak terkait dengan hubungan buruk antara Kejaksaan dan Polri, karena menurutnya, hubungan keduanya saat ini dalam kondisi baik.
Dia menyatakan bahwa hubungan antara jaksa dan Polri sudah biasa terjalin dekat, terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Febrie juga menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi III DPR Fraksi PAN, Syarifuddin Sudding, yang mempertanyakan perlunya keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan. Sudding menyoroti apakah Kejaksaan Agung sering mendapat ancaman dalam menangani kasus-kasus tertentu yang memerlukan pengamanan tambahan.
Pengamanan Kejaksaan biasanya diatur oleh Polri berdasarkan Undang-Undang Polri. Namun, baru-baru ini Kejaksaan juga menjalin kerja sama dengan TNI terkait pengamanan. Febrie mengakui bahwa dia tidak terlalu paham dengan detail teknis kerja sama tersebut, karena itu lebih berada di bawah kewenangan Jampidmil yang lebih terkait dengan kasus-kasus di bawah mereka.
Dengan demikian, kerjasama antara Kejaksaan, TNI, dan Polri menjadi sorotan atas keraguan beberapa pihak terkait kebutuhan pengamanan tambahan untuk institusi hukum tersebut. Upaya untuk memastikan keselamatan dan keamanan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus penting menjadi perhatian utama dalam pembahasan antara Kejaksaan, TNI, dan Polri.
