Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkoordinasikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Proses tersebut melibatkan koordinasi dengan beberapa lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung, Mensesneg, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa perubahan dalam RUU KUHAP lebih berfokus pada perlindungan bagi tersangka tindak pidana, serta membahas konsep keadilan restoratif. Penyusunan RUU KUHAP ini berlangsung setelah DPR menerima Surat Presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi KUHAP. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa RUU KUHAP akan menggantikan undang-undang yang telah berlaku selama 44 tahun, dan menyesuaikan dengan KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Ini menjadi langkah penting dalam menyesuaikan hukum formil dengan perkembangan nilai-nilai hukum materiel.