Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan terkait RUU TNI kepada Wasekjen PDIP dan Ketua Panja, Utut Adianto. Utut menjelaskan bahwa Mega meminta agar RUU TNI tidak menyebabkan kembalinya dwifungsi TNI seperti pada masa lalu. Namun, Mega setuju bahwa prajurit TNI juga memerlukan perhatian.
Utut menegaskan bahwa Mega ingin memastikan supremasi sipil tetap terjaga dan tidak kembali ke masa Orde Baru yang militeristik. Dia juga menekankan bahwa beberapa poin dalam RUU TNI justru akan memperkuat supremasi sipil. Anggota Panja RUU TNI dari PDIP, TB Hasanuddin, memberikan tiga catatan terkait RUU tersebut, antara lain memperkuat kerja sama TNI dengan masyarakat dan memberi kepastian tugas prajurit di ranah sipil.
Meskipun revisi UU TNI menuai sorotan publik karena dianggap akan menghidupkan kembali dwifungsi TNI, pembahasan terus berlanjut dan disetujui untuk dijadikan undang-undang dalam rapat paripurna terdekat. Seluruh fraksi juga telah menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat.
