Kasus penembakan siswa SMK Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17), oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dan menuntut Polri untuk mengambil tindakan yang tegas. Kejadian ini menunjukkan masalah yang lebih dalam dalam tubuh Polri yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, budaya kekerasan dan arogansi di kalangan polisi perlu segera diatasi. Evaluasi terhadap Polri tidak hanya diperlukan untuk menegakkan keadilan dalam kasus ini, tetapi juga untuk mengatasi masalah serupa yang mungkin terjadi di tempat lain.
Dalam hal ini, penting untuk mengacu pada undang-undang yang mengatur tugas dan tanggung jawab Polri dalam menjalankan fungsi kepolisian. Selain itu, penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia menjadi kunci dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan dari pihak kepolisian.
Meskipun kasus penembakan ini mengguncang kredibilitas Polri, ini juga menjadi kesempatan bagi institusi tersebut untuk melakukan reformasi dan perbaikan yang lebih serius. Namun, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan juga perlunya keterlibatan pihak negara untuk memastikan proses pembenahan yang komprehensif dan efektif.
Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap Polri menjadi perhatian serius, dimana peran Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu diperkuat. Dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah dan institusi terkait untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Evaluasi terhadap Kapolrestabes Semarang dan peran lembaga pengawas eksternal menjadi kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri.
