Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, mengatakan bahwa negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab sedang berusaha untuk menghentikan rencana serangan darat Israel ke Gaza dalam Sidang Darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sidang parlemen di Kuala Lumpur pada tanggal 26 Oktober 2023, Zambry menjelaskan bahwa Israel telah merencanakan serangan darat selama lebih dari dua minggu namun hingga saat ini belum dilaksanakan. Ia mengingatkan bahwa kita tidak boleh menganggap serius rencana ini karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk melakukannya. Oleh karena itu, Malaysia dan negara-negara anggota OKI telah berusaha dalam beberapa hari terakhir untuk mencegah serangan tersebut dilakukan oleh Israel. Zambry juga menyampaikan bahwa negara-negara anggota OKI dan Liga Arab telah mengajukan proposal untuk mengadakan pertemuan khusus di PBB yang diadakan pada hari Kamis. Dalam pertemuan tersebut, setiap negara diizinkan untuk menyampaikan pandangannya dan meminta langkah-langkah untuk segera menghentikan setiap bentuk serangan ke Gaza. Dalam sebuah pernyataan media dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, disebutkan bahwa Malaysia bersama dengan Brunei Darussalam, Bangladesh, Indonesia, Laos, Maladewa, Timor Leste, dan Vietnam mendukung permintaan dari Liga Arab dan OKI untuk membuka sesi khusus darurat dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke-10 setelah adanya veto pada draf resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi situasi krisis di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur. Malaysia juga tetap teguh menyuarakan dukungan mereka bagi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri dan bebas dari pendudukan dan aneksasi wilayah yang telah diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Pemerintah Malaysia juga berpartisipasi dalam sesi Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah pada tanggal 24 Oktober, serta dalam sesi khusus darurat Sidang Majelis Umum PBB ke-10. Malaysia menyerukan penghentian segera dari semua tindakan kekerasan, termasuk aksi teror, provokasi, hasutan, dan penghancuran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pendudukan. Zambry juga mengingatkan bahwa tidak tepat bagi negara-negara untuk mengadvokasi hak asasi manusia sambil mengabaikan kekejaman terhadap rakyat Palestina. Malaysia bersikeras bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menjadi merdeka dan memiliki negara yang berdaulat dengan batas-batas wilayah sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Malaysia juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam usaha mencari penyelesaian yang damai terhadap konflik di Gaza.
