Tangerang Selatan, 24 April 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya integrasi program pembangunan kesehatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai kemajuan yang signifikan.
Hal ini disampaikan oleh Presiden saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/4).
“Oleh karena itu, pembangunan kesehatan daerah harus melibatkan Bappeda agar rencana pembangunan kesehatan di masa depan dapat terintegrasi,” ujar Presiden saat membuka Rakerkesnas 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/4).
Presiden menegaskan perlunya adanya rencana pembangunan kesehatan jangka panjang, jangka menengah, dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai acuan bagi pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.
“Semuanya harus sinkron, semuanya harus sejalan, semuanya harus satu garis lurus, agar dapat dilakukan dengan tepat. Jangan berjalan sendiri-sendiri, jika dilakukan sendiri, maka tidak akan ada hasilnya,” ujar Presiden.
Untuk menyelaraskan rencana pembangunan antara pusat dan daerah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan pertemuan Rakerkesnas 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, selama dua hari, yaitu tanggal 24 dan 25 April 2024.
Acara ini bertema “Transformasi Kesehatan: Menuju Indonesia Emas” dihadiri oleh sekitar 2.100 peserta yang terdiri dari perwakilan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, Bappeda provinsi/kabupaten/kota, UPT Kemenkes, perwakilan kementerian/lembaga, dan mitra pembangunan kesehatan lainnya.
“Pagi ini kita ingin mengonsolidasikan dan mengintegrasikan untuk menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan yang kita hadapi,” ujar Kepala Negara.
Dalam laporannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Kemenkes saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan menjadi landasan strategis untuk mencapai target kesehatan di masa depan.
Dalam penyusunan RPJMN ini, Kemenkes juga memasukkan konsep kesehatan baru, yaitu dari pengobatan orang sakit menjadi menjaga orang tetap sehat.
“Kami menambahkan konsep baru ini dalam transformasi kesehatan, dengan melibatkan partisipasi 514 kabupaten/kota dan provinsi, bukan hanya kepala dinas, tetapi juga kepala Bappeda, termasuk direksi RSUD yang kami undang untuk hadir,” kata Menkes.
Menkes menjelaskan bahwa partisipasi Bappeda dalam Rakerkesnas 2024 bertujuan untuk mendapatkan masukan penting dalam penyusunan RIBK yang direncanakan selesai pada bulan Agustus mendatang.
Penyusunan RIBK ini sejalan dengan amanat UU Kesehatan 17 Tahun 2023 yang mengubah paradigma perencanaan kesehatan, dari program mengikuti anggaran menjadi anggaran mengikuti program.
Dalam paradigma ini, anggaran kesehatan tidak lagi ditetapkan pada persentase tertentu, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas program.
Menkes berharap bahwa RIBK nantinya dapat menjadi pedoman nasional yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kesehatan di wilayahnya.
Selain penyusunan RIBK, Menkes juga berharap agar pelaksanaan Rakerkesnas 2024 dapat menjadi momentum yang baik untuk konsolidasi dan koordinasi seluruh kekuatan serta program dari semua komponen bangsa guna mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor hotline Halo Kemenkes di 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
