Fenomena peningkatan bisnis prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan menjadi sorotan utama baru-baru ini. Hal ini menarik perhatian dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan anggota DPR. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga telah mengonfirmasi adanya praktik prostitusi di wilayah Sepaku yang terletak di sekitar IKN dan tindakan telah diambil oleh aparat terkait.
Sosiolog dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Sri Murlianti, menanggapi fenomena ini dengan menyoroti faktor-faktor yang mendasarinya. Dia mencatat bahwa prostitusi bukanlah hal baru dalam masyarakat dan di wilayah IKN, hal ini mungkin merupakan akibat dari pembangunan yang pesat dan lonjakan penduduk pendatang.
Menurutnya, meningkatnya jumlah pendatang, terutama pekerja laki-laki tanpa pasangan, telah membuat permintaan terhadap jasa prostitusi meningkat. Hal ini juga menunjukkan kompleksitas masalah yang melibatkan kualitas sumber daya manusia dan kontrol sosial.
Sri juga menduga bahwa praktik prostitusi di sekitar IKN tidak hanya masalah moral atau sosial, tetapi juga terorganisasi dengan struktur bisnis yang terencana. Dia menyarankan kemungkinan pendekatan melalui lokalisasi khusus untuk mengendalikan praktik prostitusi ini meskipun dengan opini bahwa lokalisasi bukanlah solusi ideal.
Dalam pandangannya, penanganan prostitusi perlu dilakukan secara holistik dengan memperhatikan aspek hukum, kultur, dan kontrol sosial. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ini sebagai bagian dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IKN.
