Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar dan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perintah itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10), setelah pemerintah menemukan indikasi bahwa kebakaran tidak seluruhnya disebabkan faktor alam.
Prabowo meminta Polri, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, serta TNI membantu mengusut korporasi yang diduga memiliki tanggung jawab atas karhutla. Menurut dia, penyelidikan juga harus menyasar pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran.
“Karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab, rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” kata Prabowo.
Presiden minta penindakan tidak setengah-setengah
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh memandang persoalan karhutla sebagai masalah ringan. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara lebih tegas ketika bukti keterlibatan perusahaan telah tersedia.
“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja, kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan melanggar,” ujarnya.
Instruksi tersebut disampaikan bersamaan dengan laporan Kementerian Kehutanan mengenai sanksi terhadap perusahaan yang berkaitan dengan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, hingga Rabu, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif di sektor kehutanan.
“Total per hari ini sudah ada 32 perusahaan yang kena sanksi administratif di sektor kehutanan,” kata Raja Juli di Istana Kepresidenan Jakarta.
Jenis sanksi yang dijatuhkan beragam, mulai dari pencabutan dan pembekuan izin usaha hingga paksaan pemulihan ekosistem. Raja Juli menyebut enam perusahaan di Kalimantan menjadi penerima sanksi terbaru berupa pembekuan izin dan kewajiban pemulihan ekosistem hutan.
Enam perusahaan di Kalimantan dikenai sanksi terbaru
Perusahaan pertama adalah PT Hasil Kalimantan Jaya di Gunung Mas. Perusahaan itu memiliki konsesi seluas 36.745 hektare, dengan lahan terbakar mencapai 4.803 hektare.
Berikutnya, PT Taiyoung Engreen di Gunung Mas memiliki konsesi 59.810 hektare dan area terbakar 1.049 hektare. PT Hutan Produksi Lestari di Kapuas tercatat menguasai konsesi 10.050 hektare, dengan lahan terbakar seluas 718 hektare.
PT Ramang Aglo Lestari di Pulang Pisau memiliki konsesi 13.580 hektare dan lahan terbakar 420 hektare. Sementara itu, PT Puspa Warna Cemerlang di Gunung Mas memiliki konsesi 12.920 hektare, dengan area terbakar 348 hektare.
Perusahaan keenam, PT Sinergi Hutan Sejati, beroperasi di Barito Utara dengan luas konsesi 68.286 hektare. Area terbakar di wilayah konsesinya tercatat 193 hektare.




