Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan yang menyoroti Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan atas keabsahan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan kedua aduan diterima pada waktu berbeda, yakni 8 dan 9 Oktober 2026. Aduan pertama diajukan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada Kamis (8/10).
Aduan tersebut tercatat dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026. Pihak yang diadukan adalah Ketua dan lima anggota KPU RI.
Dua aduan menyasar 11 penyelenggara pemilu
Sehari setelahnya, DKPP menerima aduan kedua dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang berasal dari Yayasan Dewi Keadilan. Aduan itu tercatat dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.
Dalam aduan kedua, kedua pengadu memberikan kuasa hukum kepada sejumlah advokat. Mereka mengadukan 11 penyelenggara pemilu, yang terdiri atas enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Raka Sandi menyatakan DKPP menghormati pihak-pihak yang menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Menurut dia, setiap aduan yang diterima akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Dua aduan tersebut akan segera diproses dalam verifikasi administrasi. Jika hasilnya memenuhi syarat, akan kami lanjutkan ke tahap verifikasi material,” kata Raka Sandi dalam keterangan tertulis, Senin (12/10).
Tahapan pemeriksaan di DKPP
Verifikasi administrasi merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan formil dalam aduan atau laporan. Aduan yang memenuhi syarat akan diberi nomor registrasi dan diteruskan ke verifikasi materiel.
Pada tahap verifikasi materiel, DKPP memeriksa alat bukti serta relevansinya dengan pokok aduan untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran kode etik layak disidangkan. Aduan yang memenuhi syarat pada tahap ini akan dilimpahkan menjadi perkara, diberi nomor registrasi perkara, dan dijadwalkan untuk sidang pemeriksaan.
Jika aduan dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, DKPP akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengadu paling lambat lima hari kerja setelah verifikasi. Untuk aduan berstatus belum memenuhi syarat, pengadu diberi kesempatan melengkapi atau memperbaiki dokumen dalam waktu maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Apabila tidak dilengkapi, aduan dinyatakan gugur.
DKPP menyatakan memahami tingginya perhatian publik terhadap penanganan dua aduan tersebut. “DKPP akan mendalami aduan ini dalam proses verifikasi dengan memperhatikan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Mohon berikan kami waktu,” ujar Raka Sandi.
Sebelumnya, MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10) malam. MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan menilai lembaga tersebut tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Para pemohon terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Dalam putusannya, MK juga menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti kelulusan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.




