Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku mempelajari kebijakan hunian layak dari Wali Kota New York Zohran Mamdani. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah program hunian mixed-use yang ditujukan bagi warga tidak mampu.
“Saya dalam hal ini [hunian layak] terus terang belajar ke dia tentang bagaimana mengatur tentang hunian layak,” ujar Pramono dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang ditayangkan pada Jumat (2/10).
Belajar dari program hunian mixed-use
Menurut Pramono, program yang diusung Mamdani mencakup pembangunan gedung bertingkat yang menggabungkan fungsi hunian dengan pemanfaatan ruang secara vertikal. Hunian tersebut disediakan bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Mayor Mamdani itu punya program tentang mixed-use, yaitu membangun gedung-gedung atau building-building secara bertingkat naik ke atas, kemudian itu yang disediakan bagi warga yang tidak mampu,” kata Pramono.
Pramono menilai ketersediaan hunian layak di Jakarta sebenarnya tidak kalah dibandingkan New York. Namun, ia menyoroti persoalan pengelolaan dan ketertiban setelah hunian diberikan kepada warga yang berhak.
Ia mengatakan, sebagian penerima hunian justru menyewakan atau menjual kembali unit yang mereka dapatkan. Akibatnya, rumah yang semestinya ditempati oleh penerima bantuan tidak lagi dihuni oleh warga yang menjadi sasaran program.
Masalah administrasi di Rusun Jagakarsa
Pramono mencontohkan persoalan tersebut terjadi di Rumah Susun Jagakarsa. Sejumlah warga yang sebelumnya tinggal di area tempat pemakaman umum dipindahkan ke rusun yang disebut memiliki lokasi cukup strategis.
Setelah dipindahkan, warga tersebut memperoleh hunian secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Ada yang menerima fasilitas itu selama enam bulan dan ada pula yang selama satu tahun. Namun, menurut Pramono, dalam pelaksanaannya banyak unit kemudian ditempati oleh orang yang bukan penerima awal.
“Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis ada yang enam bulan, ada yang satu tahun, ternyata banyak yang kemudian tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggali itu,” ungkapnya.
Karena itu, ia menginstruksikan dinas terkait melakukan penertiban. Pembenahan terutama diarahkan pada sistem administrasi agar pengelolaan hunian menjadi lebih tertib, rapi, transparan, dan terbuka.
Rancangan aturan rusun dan sasaran penerima
Pramono juga menyatakan akan bersungguh-sungguh menangani persoalan hunian layak melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat selama sisa masa kepemimpinannya.
Pada Agustus lalu, ia mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. Regulasi tersebut mengatur pengembangan rusun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, serta transportasi publik.
“Penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/8).
Kebijakan itu juga menyasar Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), yakni kelompok dengan penghasilan di atas kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi masih memiliki keterbatasan daya beli untuk mengakses hunian komersial.
Perhatian Mamdani terhadap hunian layak dan tekanan biaya sewa di New York telah disuarakan sejak masa kampanye hingga ia menjabat wali kota. Pada Maret lalu, melalui akun Instagram resminya, Mamdani juga memperlihatkan dirinya menerima keluhan warga penyewa hunian secara langsung.
