Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi investasi mencapai Rp173,6 triliun hingga triwulan II 2026. Nilai tersebut menyumbang 17,2 persen terhadap total investasi nasional pada periode yang sama, ketika ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan capaian itu dalam Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertema “Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta” di Hotel The Westin Jakarta, Senin (14/9). Menurut Pramono, kinerja tersebut memperlihatkan tren pertumbuhan investasi yang kuat sekaligus meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap Jakarta.
Investasi naik lebih dari dua kali lipat
Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Jakarta meningkat signifikan. Pada 2021, nilainya tercatat Rp103,3 triliun, lalu mencapai Rp270,9 triliun pada 2025. Pemerintah Provinsi DKI menilai perkembangan ini tidak terlepas dari upaya memperkuat iklim usaha melalui transparansi layanan, kemudahan perizinan, dan kepastian bagi investor.
“Realisasi investasi Jakarta meningkat signifikan dari Rp103,3 triliun pada 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada 2025. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen,” kata Pramono.
Untuk mempertahankan momentum tersebut, Pemprov DKI melanjutkan pembenahan layanan publik dan perizinan. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penerbitan Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi ini memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), paling lama 15 hari.
Kolaborasi untuk pembangunan kota
Pramono mengatakan pembangunan Jakarta sebagai kota global harus dimulai dari pembenahan berbagai kebutuhan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Ia menyebut berbagai terobosan dilakukan untuk membawa Jakarta masuk ke dalam 50 besar kota global dunia.
“Sebagai gubernur, saya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mencapai 50 besar kota global dunia. Sebenarnya, kita menyelesaikan berbagai hal dari yang kecil,” tuturnya.
Selain reformasi perizinan, pembangunan infrastruktur Jakarta semakin diarahkan melalui kolaborasi dan kemitraan. Skema tersebut membuka peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Pramono, kolaborasi membutuhkan kepercayaan yang dibangun melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang pasti, serta kebijakan yang memberi ruang bagi inovasi dan investasi. Ia menegaskan Pemprov DKI berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai tempat yang nyaman bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan berkontribusi.
Investasi diharapkan berdampak luas
Pramono mengapresiasi pelaku usaha dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang dinilai ikut memperkuat ekosistem investasi Jakarta melalui penyelenggaraan JIA 2026. Ia mengingatkan agar investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada nilai penanaman modal, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat.
Manfaat tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja, pengembangan inovasi, peningkatan kesejahteraan, serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. “Jakarta harus benar-benar bersiap menjadi kota global yang hijau dan tangguh. Yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik atau trust,” kata Pramono.
Menjelang 500 tahun Jakarta, ia mengajak dunia usaha, akademisi, komunitas bisnis, dan masyarakat melanjutkan kolaborasi untuk membangun kota yang aman, nyaman, terbuka, transparan, serta berdaya saing. Ia berharap penghargaan JIA 2026 mendorong pelaku usaha terus berinovasi dan memperkuat kontribusinya terhadap kemajuan Jakarta.
