Jakarta, CNN Indonesia — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) mendorong pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk proaktif menyelesaikan kesiapan lahan demi percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi. Hal ini diminta sebagai syarat utama pembangunan huntap komunal yang direncanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan anggaran mencapai Rp2,22 triliun pada tahun 2026.
Target Pembangunan Huntap
Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap pada tahun 2026. Survei lapangan dan kajian teknis dilakukan untuk 54 lokasi dengan luas total 198,21 hektare dan daya tampung 7.973 unit. Pembangunan huntap akan tersebar di berbagai daerah di antaranya Gayo Lues, Aceh Tamiang, Tapanuli Selatan, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Agam.
Persiapan Lahan dan Infrastruktur
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya pemerintah daerah memastikan kesiapan lahan huntap komunal sebelum pembangunan fisik dimulai. Selain itu, lokasi huntap juga harus aman dari berbagai bencana, terhubung dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah ibadah, dan pusat kesehatan. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian lahan dan menyediakan akses jalan, air minum, drainase, dan kebutuhan dasar lainnya.
Tito juga memahami perbedaan kemampuan fiskal antar daerah dan siap mengoordinasikan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum jika diperlukan.
Dalam rencana pembangunan huntap, total unit yang direncanakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 46.521 unit. Data mengenai keluarga penyintas juga sudah didata dengan rinci untuk memastikan program pembangunan dapat tepat sasaran.
