Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemerhati korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi audit keuangan daerah saat ini hanya menjadi alat pencitraan dan komoditas. Menurut ICW, opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang sebenarnya.
Penyimpangan Opini WTP
Melalui keterangan resminya, ICW menyatakan bahwa predikat WTP telah kehilangan makna aslinya sebagai indikasi tata kelola keuangan yang baik. Kini, WTP menjadi incaran para kepala daerah sebagai tiket untuk memperoleh insentif fiskal dan untuk kepentingan politik mereka. Menurut staf investigasi ICW, Azhim, opini audit BPK telah menjadi sebuah komoditas yang diperjualbelikan.
Dampak Kasus Bupati Muara Enim
ICW mengaitkan masalah ini dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Muara Enim, Edison, dan sejumlah pegawai ASN BPK terkait audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, pemotongan dana transfer ke daerah dan dana desa menurut ICW, membuka peluang baru untuk praktik korupsi.
Kebijakan tersebut memicu pemda untuk bersaing dalam membeli opini WTP guna tampil baik dan mendapatkan insentif fiskal tambahan. ICW juga mempertanyakan vonis yang ringan terhadap para terdakwa kasus tersebut, menganggap bahwa hukuman yang minim seperti ini dapat memberikan angin segar bagi oknum pejabat BPK lain yang berniat melakukan tindakan serupa.
ICW juga turut menyoroti proses rekrutmen anggota BPK yang dianggap terlalu politis. Mayoritas pimpinan BPK yang terlibat dalam kasus korupsi ternyata memiliki afiliasi dengan partai politik atau mantan anggota DPR, yang seharusnya merupakan objek pemeriksaan dari BPK.
