Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim berhasil menyelesaikan persoalan pengadaan mobil dinas untuk gubernur senilai Rp8,5 miliar. Hal ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto mengkritik pengadaan mobil dinas tersebut yang dianggap tidak efisien. Menurut Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, proses pengadaan tersebut dianggap sudah selesai secara hitungan dan administratif karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan.
Nilai pembelian mobil dinas tersebut sebesar Rp8,5 miliar, tetapi pihak penyedia hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp7,5 miliar. Selisih sebesar Rp1 miliar berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Faisal menjelaskan bahwa pajak-pajak tersebut sudah disetor oleh Pemprov Kaltim ke kas pemerintahan pusat dan saat ini sedang diproses untuk pengembalian.
Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim menuai polemik dan kritik, terutama karena mobil dinas yang disiapkan merupakan model hybrid Range Rover 3.0 LWB PHEV P460e senilai Rp8,5 miliar. Pembelian tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kondisi keuangan negara, terutama dalam konteks kampanye Prabowo mengenai efisiensi anggaran.
Dalam upaya untuk mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim telah membuktikan komitmennya dengan menyelesaikan administrasi dan proses pengembalian dana pajak secara transparan. Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas juga mengacu pada regulasi yang berlaku terkait jenis kendaraan yang dapat dibeli untuk kepala daerah. Meskipun terdapat kontroversi seputar pembelian mobil dinas ini, Pemprov Kaltim berupaya untuk menjelaskan dan mempertahankan keputusan mereka.
