Komisi VIII DPR memperingatkan potensi lonjakan biaya perjalanan jika pemerintah tetap melanjutkan keberangkatan jemaah haji di tengah situasi geopolitik yang tidak stabil akibat perang Iran versus AS-Israel. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini menghadapi keterbatasan anggaran untuk melunasi lonjakan biaya perjalanan haji. Keuangan BPKH hanya tersisa sekitar Rp4 triliun, yang menurutnya sudah tidak mencukupi. Marwan juga menyoroti perlunya koordinasi antara pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto dalam mempertimbangkan penggunaan APBN untuk mengatasi kekurangan biaya haji pada tahun 2026.
Terkait hal ini, Marwan mengingatkan bahwa keputusan untuk tetap melanjutkan keberangkatan jemaah juga membawa risiko potensial terhadap gangguan perjalanan, terutama terkait dengan kondisi politik dan keamanan di wilayah yang dilewati. Dia menekankan perlunya langkah-langkah mitigasi yang cepat dan efektif dalam menghadapi kemungkinan tertutupnya akses visa atau penundaan keberangkatan jemaah. Selain itu, Marwan menyoroti pentingnya menjamin bahwa semua biaya yang telah dibayarkan oleh jemaah tidak mengalami kerugian jika keberangkatan harus ditunda.
Dengan begitu, pemerintah diyakini perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap situasi yang ada, termasuk potensi peningkatan anggaran, pemilihan rute alternatif, dan koordinasi yang kuat dengan BPKH serta berbagai pihak terkait. Tindakan cepat dan tepat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang timbul, guna memastikan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2026 tetap berjalan lancar dan aman.
