Made Supriatma, seorang peneliti senior dari ISEAS Yusof-Ishak Institute, telah mengidentifikasi risiko besar terkait keuangan negara yang mungkin dihadapi akibat sejumlah proyek strategis nasional yang diluncurkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek-proyek ambisius seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Woosh), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disoroti sebagai potensi beban fiskal jangka panjang yang signifikan.
Dalam analisisnya, Made menelusuri bahwa proyek kereta cepat yang pada awalnya dijadwalkan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhirnya menghadapi beban fiskal. Skema pembiayaan dari China Development Bank, yang dipilih sebagai pengganti tawaran dari Jepang, meskipun tanpa jaminan langsung dari APBN, membawa risiko tinggi karena biaya proyek meningkat dari US$5,5 miliar menjadi US$7,2 miliar dengan suku bunga tahunan yang naik hingga 3,5 persen.
Perubahan rute Woosh dari Manggarai–Bandung Kota menjadi Halim–Tegalluar karena kendala pembebasan lahan turut menurunkan daya saing kereta cepat tersebut. Meskipun jumlah penumpang mencapai lima hingga enam juta per tahun, pendapatan dari penjualan tiket belum mampu menutupi beban utang dan bunga. Karena PT Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki 60 persen saham di KCIC, hampir semua keuntungan dari PT KAI dialihkan untuk mendukung proyek ini.
Utang KCIC akhirnya dialihkan ke Danantara, sovereign wealth fund yang dibentuk pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah kemudian mengumumkan bahwa kewajiban ini akan ditanggung oleh negara melalui APBN. Melalui penelitiannya, Made Supriatma memberikan pandangan yang mendalam mengenai risiko keuangan yang ada di balik proyek-proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan, mengingatkan pentingnya manajemen keuangan yang hati-hati dalam menghadapi proyek-proyek besar yang melibatkan APBN dan keuangan negara.
