Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham, memberikan tanggapan terhadap kritik yang muncul terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga Islam di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kritik ini banyak dibahas di media sosial, termasuk dalam video TikTok yang menyoroti ketimpangan antara rencana pembangunan gedung tersebut dengan kondisi kemiskinan, stunting, dan infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Idrus Marham mengatakan bahwa kritik publik adalah hal yang wajar dan perlu dihargai, namun penting untuk tidak keliru dalam membaca masalah pemerintahan. Menurutnya, isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan, dan stunting telah menjadi prioritas kebijakan nasional yang ditetapkan langsung oleh Presiden.
Presiden Prabowo telah menetapkan berbagai program strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Idrus menekankan bahwa pemerintah daerah dan kementerian terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kebijakan tersebut, dan kritik publik sebaiknya mengarah pada perbaikan koordinasi, pengawasan, dan kinerja di tingkat pelaksana.
Terkait pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam, Idrus menjelaskan bahwa kebijakan ini memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat moral bangsa, dan merawat persatuan nasional. Meskipun begitu, kritik publik tetap diperlukan sebagai alarm sosial bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan.
