Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui empat rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna pada tanggal 23 Desember. Raperda tersebut termasuk mengenai Jaringan Utilitas, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Penyelenggaraan Pendidikan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Semua anggota dewan menyetujui disahkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, KTR, dan Jaringan Utilitas. Meskipun terdapat penolakan dari Fraksi PSI dan Demokrat terkait Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, raperda tersebut tetap disahkan karena mendapat persetujuan dari lebih dari separuh anggota dewan.
Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan langkah penting untuk memastikan hak setiap anak di Jakarta atas pendidikan berkualitas. Perda ini menjadi pembaruan atas Perda yang sudah berlaku selama 19 tahun dan berfokus pada berbagai aspek seperti aksesibilitas, mutu pendidikan, wajib belajar 13 tahun, karakter dan kearifan lokal, dan lainnya. Sementara itu, Perda Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya tentang pelarangan merokok tetapi juga memberikan hak atas udara bersih dan lingkungan sehat bagi seluruh warga Jakarta. Kedua Perda ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing bagi masyarakat Jakarta. Dengan pengesahan keempat Raperda menjadi Perda, DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung masa depan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di ibu kota.
