Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan fitur e-Audit pada Katalog Elektronik Versi 6 (Katalog V.6). Fitur ini memberikan kesempatan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemantauan dan audit berbasis data transaksi elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pemimpin KPK menegaskan bahwa perang melawan korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, sehingga penting untuk diperhatikan.
Peluncuran e-Audit Katalog V.6 dilakukan dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Graha Pandawa Balai Kota Yogyakarta. Koordinator Stranas PK, Aminudin, memaparkan bahwa sektor PBJ masih menjadi medan perang dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi terus berkembang dan pihak terkait harus beradaptasi dengan perkembangan tersebut.
Dalam upaya memitigasi hal ini, Stranas PK, LKPP, dan BPKP mengembangkan e-Audit V.6 untuk memudahkan APIP melakukan pengawasan berbasis data elektronik. Peluncuran fitur ini dihadiri oleh berbagai pemimpin dan pembina lembaga terkait. Fitur e-Audit Katalog V.6 menjadi lompatan penting dalam pengawasan PBJ berbasis data, mengingat tingginya kerentanan korupsi di sektor tersebut.
Fitur e-Audit memberikan beberapa manfaat seperti kemampuan APIP dalam pemantauan PBJ secara digital, otomatis, dan real-time. Dengan adanya fitur ini, diharapkan integritas pengadaan nasional dapat ditingkatkan. Selain itu, Stranas PK yang merupakan arah kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi juga turut mendukung pengembangan fitur e-Audit ini. Semoga dengan upaya kolaboratif ini, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir.
