Banjir besar yang melanda tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyulut kritik dari berbagai kalangan. Terutama, dokter Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, yang mengecam pejabat negara dan pengusaha yang disalahkan atas perusakan lingkungan yang menyebabkan banjir bandang tersebut. Menurut dokter Tifa, banjir di Sumatera merupakan dampak dari kebijakan politik selama 10 tahun rezim 2014-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan bahwa kebijakan masa lalu membuka hutan, menggali bukit, dan mengkomodifikasi tanah air sebagai lahan bisnis untuk elit tambang, proyek negara, dan korporasi asing. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua izin tambang dan kelapa sawit di seluruh wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Fajar.co.id telah memuat pernyataan lengkap dokter Tifa pada Jumat (5/12) terkait banjir di Sumatera dan pijakan kebijakan rezim 2014-2024.
