Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Indonesia belakangan ini yang dilanda gelombang demonstrasi yang berujung bentrok. MGBKI merasa prihatin karena tingkah laku dan ucapan pejabat negara yang melukai hati rakyat, mengarah pada situasi memprihatinkan. MGBKI mengeluarkan keterangannya pada Selasa (2/9) untuk menyerukan sikap tegas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan rasa keadilan dan menimbulkan keresahan publik. Selain itu, MGBKI juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak secara adil dan profesional tanpa menggunakan tindakan represif berlebihan.
MGBKI juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai karena kekerasan hanya akan merugikan semua pihak. Mereka menekankan agar waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyuarakan pendapat. Selain masalah sosial ekonomi, MGBKI juga menyoroti transformasi pembangunan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia. Mereka menilai bahwa kebijakan teknis dilaksanakan tanpa memperhatikan masukan dari akademisi, pakar pendidikan kedokteran, dan praktisi profesional. Beberapa bulan terakhir, Guru Besar Kedokteran dari berbagai universitas telah secara terbuka menyampaikan keprihatinan mereka, termasuk dugaan pengambilalihan independensi pengelolaan kurikulum pendidikan kedokteran. MGBKI berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan telah menimbulkan keresahan di kalangan dokter dan pendidik fakultas kedokteran.
