Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengungkap alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di BUMN yang mengalami kerugian, serta memangkas jumlah komisaris BUMN. Prabowo menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pemberian tantiem kepada direksi atau komisaris BUMN yang tidak masuk akal. Dia menegaskan bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi dan istilah “tantiem” sebenarnya hanya untuk mengelabui. Prabowo pun mengungkapkan kejanggalan di mana beberapa komisaris BUMN bisa mendapatkan tantiem mencapai Rp 40 miliar per tahun meskipun hanya menghadiri rapat sebulan sekali. Hal ini dianggap tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan prinsip untung-untungan yang seharusnya adil. Oleh karena itu, Prabowo memerintahkan agar direksi tidak perlu mendapatkan tantiem jika perusahaan merugi, dan membatasi jumlah komisaris agar lebih efisien, dengan tidak lebih dari enam orang komisaris. Prabowo menekankan pentingnya mengelola uang negara dengan baik dan belanja yang berkualitas, serta mendorong efisiensi belanja agar setiap rupiah yang dihabiskan memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan perekonomian.
