Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), mendorong Provinsi Sumatra Utara untuk mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan itu disampaikan Hasan saat melakukan kunjungan inspeksi ke SPPG Cempedak Lobang, yang terletak di Serdang Bedagai, Sumatra Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas yang mendesak bagi pemerintah adalah merespons tuntutan masyarakat yang kuat dan antusiasme terhadap Program MBG, terutama dari komunitas yang belum menerima manfaatnya. “Karenanya, kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan para pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah segera dapat menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pengembangan SPPG, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatra Utara. Saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlahnya diharapkan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu, kita harap angka itu akan naik menjadi 89, dengan tambahan 12 unit siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam satu bulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” ujar Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tanpa mencakup yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.
