Presiden Prabowo Subianto menegaskan penolakan keras terhadap praktik korupsi dalam perdagangan beras di Indonesia, dengan berjanji untuk memberantas perusahaan yang memproduksi ulang dan menaikkan harga beras bersubsidi. Saat berbicara pada peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli), Presiden mengungkapkan bahwa skema semacam itu dapat mengakibatkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
Prabowo menyoroti, “Kita memberikan subsidi untuk benih, kita subsidi pupuk—pabriknya dimiliki oleh rakyat, oleh negara. Kita subsidi pestisida. Waduk dan sistem irigasi dibangun dengan uang publik. Bahkan bahan bakar untuk peralatan pertanian disubsidi. Namun begitu beras diseleksi—tiba-tiba saja!—beras itu diproduksi ulang dan diberi label ‘beras premium’ lalu dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 lebih mahal. Apakah itu adil bagi rakyat?”
Presiden mengungkapkan bahwa 212 perusahaan penggilingan beras telah terbukti melakukan praktik tersebut.
“Mereka telah mengakuinya sendiri, setelah produk mereka diuji di laboratorium,” ungkapnya. “Perusahaan-perusahaan ini harus mengembalikan keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur.”
Prabowo mengecam praktik tersebut sebagai tindakan kriminal—yang merampok rakyat serta melanggar Konstitusi langsung.
“Ini adalah pencurian. Bukan hanya salah—ini adalah tindakan kriminal,” tegasnya. “Ini tidaklah patut dan tamak. Saya mendapatkan laporan bahwa skema ini—mengubah label beras biasa menjadi premium lalu menjualnya dengan harga yang tinggi—menyebabkan kerugian hingga Rp100 triliun setiap tahun. Rp100 triliun!”
Ia menekankan bahwa kerugian tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk memperbaiki layanan publik yang kritis.
“Bayangkan—Rp100 triliun. Jika ini terus berlanjut selama lima tahun, kita akan kehilangan Rp1.000 triliun. Dengan jumlah tersebut, kita bisa memperbaiki setiap sekolah di Indonesia, mendukung semua rumah sakit, semua pesantren—setiap pesantren di seluruh negeri. Seribu triliun!”
Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera bertindak.
“Saya tidak akan mentolerir hal ini. Saya sudah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung: Selidiki. Penjarakan. Sita.”
Ia menegaskan bahwa tindakannya tidak didorong oleh kehendak pribadi, namun didasari oleh amanat konstitusi.
“Seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sektor-sektor vital bagi negara… Apakah beras vital bagi bangsa ini? Apakah jagung? Apakah minyak goreng? Semua sektor yang mempengaruhi mata pencaharian rakyat harus dikendalikan oleh negara. Jadi mari kita bersikap jelas—ini bukan tentang apa yang Prabowo inginkan. Ini adalah perintah Konstitusi.”
