Pihak Jawa Pos telah memberikan alasan mengapa mereka memutuskan untuk menempuh jalur hukum dalam sengketa dengan Dahlan Iskan. Menurut Direktur Jawa Pos Holding, Hidayat Jati, sengketa hukum yang melibatkan Jawa Pos dengan Dahlan Iskan dan Nany Wijaya terkait dengan penertiban aset perusahaan. Meskipun pengadilan tidak mengingkari peran besar Dahlan Iskan dalam pengembangan awal Jawa Pos, Jati menegaskan bahwa penertiban aset merupakan bagian dari pemulihan dan penataan aset perusahaan. Program pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 2016 dianggap sebagai momen penting untuk merapikan aset perusahaan, yang sudah tercatat dalam Laporan Keuangan yang diaudit resmi. Proses ini termasuk aset yang terkait dengan kepemilikan dan transaksi atas nama pihak lain, termasuk Dahlan Iskan. Meskipun memilih jalur hukum sebagai upaya terakhir, Jati menyatakan kesiapan Jawa Pos untuk bernegosiasi dengan Dahlan Iskan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta hukum demi mencapai kesepakatan yang damai. Penetapan Dahlan Iskan dan Nany Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan aset merupakan langkah tindak lanjut dari laporan Rudy Ahmad Syafei Harahap kepada Polda Jawa Timur. Menyadari pentingnya menjaga integritas aset perusahaan dan kepatuhan hukum, Jawa Pos tetap terbuka untuk dialog dan penyelesaian damai dalam proses ini.
