Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat langkah diplomasi dan strategi perdagangan dalam menanggapi kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk-produk asal Indonesia. Dalam surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, Presiden Trump menyatakan akan memberlakukan tarif sebesar 32 persen atas barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar AS, mulai 1 Agustus 2025. Said menekankan pentingnya negosiasi dengan AS agar pemerintah Indonesia dapat hadir dengan tawaran konkret, seperti membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk melakukan aktivitas manufaktur di Amerika Serikat guna meredakan kekhawatiran terkait defisit perdagangan. Indonesia menghadapi tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga di Asia, seperti Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Presiden Trump alasan pemberlakuan tarif tinggi tersebut adalah karena tidak adanya perusahaan asal Indonesia yang beroperasi di sektor manufaktur di AS. Meskipun demikian, Said memperingatkan agar pemerintah segera menyiapkan langkah antisipasi jika negosiasi tidak berhasil, dengan memperkuat jalur penyelesaian multilateral di tengah gelombang proteksionisme global. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter di dalam negeri. Said berpendapat bahwa Indonesia bisa memperkuat kedudukan World Trade Organization (WTO) melalui forum-forum multilateral untuk mengatasi dampak dari tarif tinggi AS dan mencari pasar baru bagi produk ekspor Indonesia. Dengan demikian, semua negara tidak perlu khawatir karena produk mereka tetap dapat memperoleh pasar pengganti.
