Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya pengelola kawasan Pantai Indonesia Kapuk (PIK) untuk menangani sampahnya sendiri tanpa membebani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan populasi sekitar 300 ribu orang, PIK menghasilkan sekitar 150 ton sampah per hari. Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan perlunya verifikasi lapangan untuk memastikan penanganan sampah di PIK agar tidak mengganggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, wilayah Jakarta Utara sudah dilengkapi dengan fasilitas penanganan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang mampu mengelola 2.500 ton sampah per hari. Hal ini memberi kesempatan bagi pengelola kawasan di wilayah tersebut untuk berkolaborasi dalam penanganan sampah. Menteri Hanif juga meminta agar RDF Rorotan dapat beroperasi pada Juli 2025, sebagai upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengoperasikan fasilitas tersebut pada September 2025. Dengan adanya kerjasama antara pengelola PIK dan RDF Rorotan, diharapkan penanganan sampah di kawasan tersebut dapat teratasi dengan lebih baik. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi tekanan terhadap TPST Bantargebang.
