Kasus dugaan korupsi terkait dana hibah di Jawa Timur menjadi sorotan utama masyarakat, terutama di wilayah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Namun, aktivis anti korupsi di daerah tersebut menolak keras upaya untuk melibatkan Khofifah dalam kasus tersebut. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur secara tegas menyatakan bahwa Gubernur Khofifah tidak terlibat dalam dugaan korupsi terkait dana hibah di Jawa Timur.
Heru Satriyo, Koordinator MAKI Jawa Timur, menyesalkan upaya untuk mencoreng nama baik Khofifah dalam kasus tersebut. Menurutnya, keseluruhan proses pengusulan dan pencairan dana hibah telah mengikuti prosedur resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, dugaan penyimpangan terjadi pada level aspirator dan kelompok masyarakat penerima hibah, bukan pada Gubernur Khofifah. Heru juga menegaskan bahwa tidak ada yang disebut sebagai hibah gubernur, melainkan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses penganggaran hibah pokok-pokok pikiran (pokir) dilakukan oleh anggota dewan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), tanpa campur tangan langsung dari gubernur.
