Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, mengeluarkan peringatan serius terhadap rencana TNI AD untuk merekrut 24 ribu tamtama guna membentuk Batalion Teritorial Pembangunan. Ridho mengungkapkan bahwa inisiatif tersebut berpotensi membatasi peran masyarakat sipil dan membuka kembali praktik dwifungsi militer. Menurut Ridho, kehadiran pasukan TNI di tingkat kampung perlu diteliti secara menyeluruh sebelum dilaksanakan. Dia menyoroti kemungkinan tumpang tindih peran antara militer dan sipil, terutama jika tamtama TNI mengambil alih fungsi-fungsi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Dia menekankan agar tidak terjadi dominasi militer di daerah tersebut yang dapat mengurangi peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi. Ridho juga mengungkapkan kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang jika pasukan tersebut malah melindungi aktivitas ilegal. Memahami potensi risiko tersebut, ia menekankan perlunya kajian lebih mendalam sebelum pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan dijalankan.
