Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajukan permintaan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menarik pernyataannya yang menyangkal peristiwa perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998. Komnas Perempuan menekankan pentingnya Fadli menarik pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada penyintas serta masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), ditemukan 85 kasus kekerasan seksual termasuk 52 kasus perkosaan selama peristiwa kerusuhan Mei 1998. Komnas Perempuan menyoroti pentingnya menghormati kerja-kerja pendokumentasian resmi dan komitmen HAM serta mendukung pemulihan korban secara adil dan bermartabat. Salah satu rekomendasi dari TGPF telah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelidikan Pro-Justisia Komnas HAM. Penyangkalan terhadap dokumen resmi TGPF dianggap memperpanjang impunitas dan menghalangi upaya menuju keadilan. Pernyataan Fadli tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas. Dalam hal ini, Komnas Perempuan menekankan pentingnya menghormati fakta-fakta sejarah dan menuntut keselamatan serta keadilan bagi korban kekerasan seksual.
