TNI AD sedang merancang pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas. Batalyon ini akan memiliki struktur yang berbeda dengan penambahan kompi-kompi baru seperti kompi produksi, pertanian, dan peternakan. Meskipun tetap menjalankan fungsi tempur, batalyon ini akan mendukung program pemerintah terutama di bidang ketahanan pangan dan swasembada nasional.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa proses survei lokasi untuk penempatan batalyon masih berlangsung. Pembentukan batalyon ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. TNI AD juga akan merekrut 24 ribu tamtama tahun ini, menunjukkan minat tinggi dari generasi muda.
Namun, rencana ini menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang menyatakan bahwa pembentukan batalyon dengan fungsi non-tempur keluar dari mandat utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Koalisi menganggap kegiatan non-militer tersebut akan mengurangi fokus TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan. Mereka mendesak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rekrutmen ini.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh juga meminta kaji ulang rencana pembentukan batalyon ini yang dianggap sebagai kebijakan strategis yang memerlukan perhitungan matang, termasuk dalam hal anggaran. Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan kekhawatiran terhadap kehadiran puluhan ribu prajurit dalam kegiatan sipil yang dapat menimbulkan tumpang tindih dengan peran aparatur sipil dan merusak sistem birokrasi yang ada.
TNI AD menegaskan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan sesuai dengan fungsi teritorial mereka dan tidak akan mengganggu profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas tempurnya. Mereka menekankan pelaksanaan fungsi teritorial sebagai bagian dari fungsi TNI Angkatan Darat yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah. TNI juga menegaskan bahwa rekrutmen ini merupakan bagian dari desain pertahanan nasional, bukan ekspansi militer ke wilayah sipil.
